MakassarSatu.com, Makassar | Kontroversi Surat Keputusan Walikota Makassar (SK Walikota Makassar) Nomor : 821.24.249-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan Daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar nomor : 821.24.249-2019 tertanggal 7 Mei 2019 dengan pembacaan Keputusan Walikota Makassar (SK Walikota Makassar) Nomor : 821.24.249/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan Daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar nomor : 821.24.249/2019 tanggal 8 Mei 2019. yang dibacakan pada saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Kepala UPT Pada Pemerintah Kota Makassar di Lokasi Kawasan Kuliner Kanrerong pada hari Rabu 08 Mei 2019 lalu.
Kontroversi tersebut meliputi :
Ruslan Rahman (LSM Kompleks) yang dikonfirmasi terkait temuannya itu menjelaskan, dari 2 (dua) bukti tersebut kuat dugaan ada yang palsu diantara keduanya itu dan harus diusut tuntas siapa pembuat dan dalang dari SK Walikota yang carut marut itu.
Sementara menurut Ketua Forum Pendidikan Kota Makassar, Bachtiar Adnan Kusuma yang dikonfirmasi terkait hal ini menjelaskan, Kami melihat hal ini terjadi dari awal menunjukkan tidak profesional dalam menempatkan kepsek, mestinya dibuka lelang terbuka, ada panitianya, ada juknis, ada regulasinya tentang pengangkatan kepsek. Pengangakatan kepsek bukan mainan, seenaknya tidak prosedural, asal mau dan kepentingan penguasa dan politisasi. Lelang terbuka dan bentuk panitia lelang, mengapa tidak ikut dari awal seperti ketika Danny awal membentuk panitia lelang dan pemilhannya jelas indikatornya!
Karena itu, ini menunjukkan mundurnya sistem pendidikan karena sekolah telah ditarik ke pusaram politik praktis. Jalan keluarnya, agar dikembalikan para kepsek ke posnya masing2 dan minta plt Walikota menarik kembali dan kembali mengangkat sesuai regulasi yang benar dan sesuai sistem yang ada.
Lanjut ditanya terkait dugaan Pemalsuan SK Walikota “Harus diusut kalau benar, siapa di belakangnya, siapa bermain dan apa kepentingannya. Kalau benar memalsukan, laporkan ke pihak berwajib, dan bagi mereka yang ada namanya di SK palsu kalau benar ada dianulir dan dibatalkan,” ungkap Bachtiar Adnan Kusuma. (**)
