MakassarSatu.com, Makassar | Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia jadi issu nasional. Belakangan kita dikenal sebagai pengekspor asap ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Hal itu kemudian jadi keprihatinan Presiden Joko Widodo melalui ultimatumnya kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menindaki jajarannya ke bawah yang tidak dapat mengatasi karhutala di daerahnya masing-masing.
Sekaitan hal itu, di Sulsel dilaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di lapangan parkir Trans Studio Makassar pada, Kamis (15/08/2019) pagi.
Hadir dalam kesempatan itu, diantaranya Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Beberapa Bupati dan Walikota Se-sulawesi selatan serta OPD pada jajaran Pemprov Sulsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas perhatian dan kepeduliannya dalam upaya melestarikan dan menyelamatkan lingkungan khususnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Menurut gubernur, hutan dan lahan merupakan aset yang penting dan vital sebagai penyangga kehidupan dan masa depan anak cucu, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.
Dihadapan Deputi BNPB yang juga sempat hadir, Nurdin Abdullah mengatakan bahwa apel gelar terpadu yang dilaksanakan memiliki makna penting dan strategis bagi semua, terutama dalam membangun komitmen bersama untuk menyelamatkan lingkungan dari berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia.
Lebih jauh, Nurdin menyebutkan bahwa terjadinya pemanasan global dewasa ini adalah merupakan dampak dari pemakaian bahan bakar fosil secara tidak terkendali. Demikian juga, dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya alam dan lahan yang juga tidak terkendali sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan dan gaya hidup.
Menurut gubernur, dampak lebih besar dari pemanasan global adalah adanya implikasi terjadinya penurunan produktivitas alam berupa penurunan produksi pangan, debit air yang kian menurun, naiknya permukaan laut, yang menurutnya jadi permasalahan serius.
“Untuk itu, diperlukan upaya dan tindakan-tindakan antisipatif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan,” ujar Nurdin.
Degradasi hutan sebagai bagian dari hutan yang tidak lagi berfungsi secara baik merupakan akibat dari pembakaran hutan dan lahan, menuntut diadakannya upaya penyelamatan dan pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.
Bencana alam berupa banjir, tanah longsor maupun kekeringan, rusaknya berbagai infrastruktur merupakan implikasi bahwa alam, hutan dan lahan semakin rusak.
Dengan kata lain, Nurdin menyebutkan bahwa hutan dan alam tidak lagi berfungsi secara baik sebagai penyangga kehidupan.
Nurdin menyebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan sebanyak 1,6 sampai 2,8 juta hektare per tahun tidaklah seimbang dengan degradasi hutan saat ini yang sudah mencapai 50 juta hektare.
Untuk Sulsel, Nurdin menyebut luas kebakaran hutan di 2018 adalah sebesar 98 hektare. Sehingga tahun 2019 ini, ada kekhawatiran karena hujan belum memperlihatkan tanda akan turun.
Upaya yang dilakukan pemerintah kata Nurdin, belum cukup dan belum mampu menjawab dampak dari pembakaran hutan dan lahan. Sehingga harus terus diupayakan dengan mengerahkan kekuatan dan potensi yang dimiliki.
Upaya tidak akan cukup hanya dengan apel siaga. Dibutuhkan sinergitas semua pihak sehingga harapan pengendalian karhutala di sulsel dapat lebih konprehensif.
“Dibutuhkan waktu lama dan proses yang sulit untuk merestorasi atau mengembalikan pada kondisi hutan seperti sediakala serta biaya dan pengerahan sumber daya besar,” ujar gubernur.
Nurdin berharap agar apel siaga dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran elemen masyarakat dalam mendukung lingkungan Indonesia yang ramah dan sehat. ( Anisah AM/**)
