MakassarSatu.com, Makassar | Pertanyaan mengejutkan yang dilontarkan Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Disdik yang menyatakan keberatan atas kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di tengah Forum Survey Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Makassar (Balitbangda Makassar) Tahun Anggaran 2019.
Mengapa UPTD Pendidikan hadir dalam kegiatan tersebut sedangkan UPTD telah dihapuskan, inti dari pertanyaan Sekretaris Disdik Makassar, Senin, (24/06/2019) di Hotel Ramedo.
Ketegasan Sekretaris Disdik Makassar tersebut sangat kontroversial dimana para UPTD yang hadir dalam kegiatan tersebut di undang oleh Sekda Kota Makassar.
Menyikapi polemik itu Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-KOMPLEKS) angkat bicara.
“Sikap Sekdis Pendidikan Kota Makassar ini seolah menyangsikan kredibilitas Sekda Kota Makassar, seolah beliau tidak teliti dalam melakukan tugasnya.
Sekjen L-Kompleks lanjut mengatakan bahwa Sekdis Pendidikan Kota Makassar yang mengeluarkan pertanyaan mengapa para UPTD Pendidikan itu masih di undang mengikuti kegiatan sementara menurut Sekdis Pendidikan Kota Makassar UPTD Pendidikan sudah dibubarkan, hal itu dapat dimaknai bahwa Sekdis Pendidikan selain mempermalukan para UPTD yang hadir ditempat tersebut juga secara tidak langsung mempermalukan Sekda Kota Makassar karena masih mengundang Para Pejabat UPTD Pendidikan yang menurut Sekdis itu sendiri sudah bukan lagi pejabat. Sekdis juga seolah tidak beretika, dimana seharusnya pertanyaan diforum terbuka seperti itu tidak etis diutarakan, karena menyangkut nama institusi yang harus dijaga dan dilindunginya.
Selain itu tindakan seorang Sekretaris Disdik itu tidak mencerminkan sebagai pejabat tinggi di Dunia pendidikan, tegas Ruslan saat ditemui dilokasi acara.
Sementara Kepala Bidang Balibangda Kota Makassar, Dr. Heri. S yang dikonfirmasi terkait apakah pertanyaan yang dilontarkan Sekdis Pendidikan diforum terbuka itu etis ?, mengingat bahwa undangan yang ditujukan ke UPTD Pendidikan langsung dikeluarkan oleh Sekda Kota Makassar. Ini menyiratkan bahwa kurangnya koordinasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Secara etika administrasi yang saya fahami sebaiknya memang jangan diforum resmi seperti ini, jangan mempersoalkan kapasitas seseorang, argumen ilmiah boleh tapi kan ada batas-batasnya yang harus dijaga, semua aturan harus berlandaskan etika walaupun etika itu bukan tertulis tapi harus dibungkus dengan etika, makanya ada yang dimaksud dengan etika birokrasi dipemerintahan,” ucap Dr. Heri. (**)
(**)
